“Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia,” tulis Media Indonesia dalam pemberitaan pada 8 Februari 2024. Pertanyaan tersebut dilandasi oleh fakta bahwa sebanyak 50 judul film berhasil ditampilkan dalam 24 festival internasional di 18 negara sepanjang tahun tersebut.

Menurut Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik, dan Media Direktorat Jenderal Kebudayaan kemendikbudristek, hal tersebut merupakan “capaian tertinggi” dalam sejarah perfilman nasional. Ia menjadi bukti konkret efektivitas strategi pemerintah dalam mendukung industri film.

Pencapaian tersebut merupakan prestasi membanggakan. Setelah berkutat menghadapi pandemi COVID-19, industri perfilman Indonesia “menolak kalah” menghadapi tantangan yang ada. Buah usaha keras mereka, yang telah berusaha sangat gigih, akhirnya dapat dinikmati pada 2023 lalu.

Kebangkitan perfilman Indonesia pada dekade 2020-an segera mengingatkan kita akan kebangkitan yang sama pada 1950 hingga 1967, atau pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Mengutip artikel yang diterbitkan Studio Antelope, periode tersebut menjadi awal tumbuhnya industri perfilman Indonesia setelah kemerdekaan. Ia ditandai dengan menjamurnya bioskop di negara ini.

Perfilman Indonesia masa Belanda dan Jepang

Riwayat industri perfilman Indonesia dapat dilacak sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada mulanya, film dokumenter menjadi genre film utama pada masa ini. Menurut Franto Pahotan Simanjuntak dalam Seks dan Film Indonesia, 1970-1996, pemilihan film dokumenter oleh pemerintah kolonial adalah untuk mengetahui keadaan tanah jajahan.

Film Loetong Kasaroeng (1926) menjadi film pertama yang diproduksi di Indonesia. Film yang mengangkat cerita rakyat dari daerah Priangan, Jawa Barat ini, disutradarai oleh L. Heuveldorp dan G. Kruger. Menurut Ryadi dalam artikel Sejarah Perfilman Indonesia (Majalah Prisma, Tahun XIX, No. 5), film ini menjadi cikal bakal tumbuhnya industri perfilman di Hindia Belanda.

Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942, pemerintah Jepang mengelola industri perfilman secara terpusat. Melalui Jawa Eiga Kosha (kemudian melalui Nippon Eigasha), Sendenbu (Departemen Dalam Negeri), berbagai film diproduksi oleh Jepang untuk pasar Indonesia.

Film-film produksi pemerintah Jepang, seperti Berdjuang (1943) dan Koeli dan Romusha (1945), menurut Aiko Kurasawa dalam buku Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945, diarahkan untuk memobilisasi kekuatan rakyat Indonesia agar mendukung mesin perang Jepang. Ia menjadi salah satu alat propaganda Jepang untuk mendorong suksesnya Perang Asia Timur Raya.

Setelah Jepang menyerah kalah pada kepada Sekutu pada 1945 hingga Revolusi Fisik pada 1945 hingga 1949, industri perfilman Indonesia mengalami penurunan. Namun, semangat nasionalisme rakyat Indonesia menentang penjajahan Belanda atas negeri mereka menjadi mesin pendorong tumbuhnya industri perfilman Indonesia pada masa berikutnya.

Nasionalisme dan Patriotisme sebagai Motor Penggerak

Setelah penyerahan kedaulatan pada akhir Desember 1949, Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Meski berada dalam naungan Republik Indonesia Serikat, semangat untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke menggema di mana-mana. Semangat ini dituangkan lebih lanjut melalui dunia perfilman.

Film Darah dan Doa (juga dikenal sebagai The Long March of Siliwangi, 1950), menjadi film pertama yang diproduksi pascakemerdekaan. Film ini disutradarai oleh Usmar Ismail, menggnakan modal nasional untuk merintis berdirinya Perusahaan Film Nasional (Perfini). Menurut M. Fajar Yulia Fahmi & Rojil Nugroho Bayu Aji dalam artikel Dinamika Perfilman Indonesia Tahun (1940-1966), film ini ditujukan untuk “mengembangkan film dengan menggunakan identitas nasional” agar “melahirkan film-film Indonesia yang menarik dan bermutu.”

Selain Darah dan Doa, beberapa film awal lain produksi Indonesia memfokuskan diri pada unsur nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Film Enam Djam di Jogja (1951), sebagai contoh, menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia dalam Serangan Umum 1 Maret, merebut kembali Kota Yogyakarta sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis. Selain Enam Djam di Jogja, beberapa film lain, seperti Untuk Sang Merah Putih (1951), Bunga Bangsa (1951), hingga Pagar Kawat Berduri (1961), menggemakan semangat patriotisme bangsa.

Meski menggambarkan semangat nasionalisme dan patriotisme, film-film awal produksi Indonesia sukses di pasaran. Menurut Pawito dalam artikel Politics and Culture in Indonesian Cinema, film-film tersebut menyentuh hingga ke kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Film tidak hanya dinikmati oleh para penonton elit di perkotaan, tetapi juga menyentuh masyarakat akar rumput di berbagai wilayah-wilayah kecil.

Tampilnya Pusat Kebudayaan yang Bernama Bioskop

Minat yang tinggi terhadap film mendorong tumbuhnya industri bioskop di Indonesia, menjadikannya salah satu tempat populer bagi masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktu mereka. Di Jakarta, menurut Gehsa Ririan Mitalia dalam The Development and Competition of Cinemas in Jakarta, 1950-1965, pertumbuhan bioskop membuatnya dibagi dalam tiga kelas bioskop dan tiga kelas penonton. Meski begitu, masyarakat Jakarta bebas memilih bioskop yang mereka ingin jadikan tempat untuk menonton film.

Nilai penting bioskop pada periode 1950-an dan 1960-an bagi masyarakat Indonesia menjadikannya media negara untuk menyebarkan informasi kemasyarakatan. Oleh negara, bioskop menjadi salah satu media untuk mentransmisikan kebijakan-kebijakan negara kepada masyarakat.

Sebagai contoh, dalam harian Suara Indonesia edisi 11 Nopember 1950, Bang Podjok (Ketut Nadha) mengatakan:

“[d]idalam gedung bioskop orang bikin peringatan. Sari patinja minta biar pahlawan2 jah semua rahajat Indon. jg merasa bertanggung djawab, harus bersatu. Terutama di Bali ini dimana baru2 ini ada pilem ringkes, gorok, bunuh dan bakar bukan tjara satria, biar djangan diteruskan. Stop! Dan itu rahajat DPRI dan DPRI harus bersatu!”

Bioskop tidak hanya penting bagi pemerintah. Bagi masyarakat, ia menjadi hub kebudayaan, tempat mereka dapat mengenal berbagai kebudayaan baru dan populer di masyarakat. Bioskop tidak hanya “mendapat perhatian melimpah ruah,” mengutip rubrik Tahukah Saudara? Dalam harian Suara Indonesia edisi 24 Desember 1951. Ia juga tampil sebagai tempat yang memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Industri perfilman Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno (1950-1967) tidak hanya menjadi peletak dasar (grondslag) dunia perfilman Indonesia. Dengan corak nasionalisme dan patriotisme, ia mendorong tumbuhnya sebuah budaya film serta budaya bioskop dalam mentalitas masyarakat Indonesia.

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Save